Sistem Informasi Masyarakat Cerdas Hukum

Wujudkan Masyarakat Cerdas Hukum !

Statistik

Kegiatan

Video Kegiatan

BPHN laksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling di Era PSBB Jilid II.


  • Semua
  • 2019
  • 2020
  • 2021

Kegiatan di Bengkayang

2020

Kegiatan di Jakarta Timur

2020

Kegiatan di Jawa Barat

2019

Kegiatan di Jawa Barat

2021

Kegiatan di Jakarta

2021

Peraturan

 

Tentang Kami

Sistem Informasi Masyarakat Cerdas Hukum (SIMASDASKUM) merupakan portal resmi yang dibangun dan dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai sarana mendata mulai dari Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM), Desa/ Kelurahan Binaan, proses Verifikasi, Penilaian, hingga Pengusulan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH), sehingga proses pendataan dapat tersistem, terpusat, dan termonitoring dengan baik menggunakan aplikasi ini.


Sistem Informasi Masyarakat Cerdas Hukum merupakan sistem yang berbasis pengumpulan data yang terkait dengan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, sistem ini dibangun sejalan dengan kebutuhan pendataan yang selama ini masih dilakukan secara manual. Melalui portal SIMASDASKUM, kami berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola dalam pendataan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan hingga penilaian Desa/ Kelurahan menjadi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.

Seluruh kumpulan data yang terhimpun dalam sistem informasi ini digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum baik yang masih memenuhi maupun tidak lagi memenuhi kriteria pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Surat Edaran Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum, Surat Edaran Nomor : PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk tidak hanya memperhatikan kuantitas namun juga menjaga kualitas dari Desa/ Kelurahan Sadar Hukum sesuai dengan amanat Menteri Hukum dan HAM dan sejalan dengan semangat Revolusi Digital Kementerian Hukum dan HAM.